Sidang Tipikor Hibah ASITA Kaltara: Tim Hukum Aldin Bulen & Partners Tegaskan Klien Tidak Nikmati Aliran Dana
MZA · · 2 menit baca

<br>UJUNG NALAR - SAMARINDA (10/11/2026) — Tim Kuasa Hukum dari Aldin Bulen & Partners Law Firm menghadiri persidangan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pengelolaan dana hibah pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Pariwisata Kalimantan Utara TA 2021 di Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A. Persidangan yang berlangsung pada Rabu (11/11/2026) tersebut beragenda pembacaan Surat Tuntutan oleh Penuntut Umum.<br><br><br>Jajaran tim advokat hadir dipimpin langsung oleh Direktur Aldin Bulen & Partners Law Firm, Dr. Drs. H. Aldin, S.H., M.H., dengan didampingi Advokat Iyaomil Achir Burhan, S.H., M.H. Kehadiran pimpinan dan tim advokat ini untuk memberikan pengawalan pembelaan hukum secara langsung dan optimal bagi Terdakwa SS.<br><br><br>Usai persidangan, Tim Kuasa Hukum menegaskan bahwa selama proses persidangan berlangsung, tidak ada satu pun bukti materiil yang menunjukkan adanya aliran dana hibah maupun keuntungan ekonomi yang dinikmati oleh Terdakwa Syamsuddin. Dana hibah sebesar Rp2,95 miliar tersebut disalurkan langsung ke rekening organisasi DPD ASITA Kalimantan Utara dan pengelolaannya berada di bawah kewenangan pihak penerima hibah.<br><br><br>Penasihat Hukum menilai perbuatan Terdakwa yang didalilkan dalam surat dakwaan sebatas pelaksanaan tugas dan kewenangan administratif kelembagaan. Tindakan administratif tersebut tidak dapat serta-merta ditarik menjadi pertanggungjawaban pidana materiil tanpa dibuktikannya niat jahat (mens rea) atau kehendak bersama (meeting of minds) untuk menyimpangkan dana.<br><br><br>Selain itu, Tim Penasihat Hukum juga menyoroti konstruksi perhitungan kerugian keuangan negara yang diajukan Penuntut Umum. Nilai kerugian yang diklaim dinilai belum memperhitungkan realisasi fisik pekerjaan serta keberadaan unit aplikasi pariwisata dan peralatan pendukung yang telah dibeli.<br><br>Pasca-pembacaan tuntutan ini, Penasihat Hukum menegaskan siap mengajukan Nota Pembelaan (Plesdoi) komprehensif pada persidangan berikutnya. Nota pembelaan tersebut akan mengurai secara terperinci ketidaksesuaian tuntutan dengan fakta-fakta yang terungkap selama pembuktian di muka persidangan demi memohon keadilan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim.<br><br>“Kami menghormati seluruh proses persidangan dan tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum. Namun perlu kami tegaskan bahwa hukum pidana bekerja berdasarkan asas kepastian dan kebenaran materiil. Klien kami tidak pernah menikmati satu rupiah pun dari dana hibah tersebut. Oleh karena itu, Tim Penasihat Hukum siap menyusun Nota Pembelaan (Plesdoi) komprehensif berdasarkan fakta pembuktian di persidangan guna memohon keadilan seadil-adilnya kepada Majelis Hakim.”<br>— Dr. Drs. H. Aldin, S.H., M.H. (Direktur Aldin Bulen & Partners Law Firm) (*)<br><br><br><br><p><br></p>
Artikel ini bersifat informasi umum dan bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu.
