BUNTUT KEJANGGALAN KASUS KEMATIAN KASMAN EDO, PENYIDIK POLRESTA GOWA RESMI BERSTATUS "TERDUGA PELANGGAR" ETIK

<p>UJUNG NALAR, Makassar (09/11/2026) – Upaya keluarga Alm. Kasman Edo mencari keadilan mulai membuahkan hasil. Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan melalui Bid Propam akhirnya menindaklanjuti laporan dugaan ketidakprofesionalan penyidik Satreskrim Polresta Gowa yang menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berujung maut tersebut.</p><p><br>Melalui Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dari Propam Polresta Gowa tertanggal 3 November 2026, secara resmi diumumkan bahwa oknum penyidik berinisial Aipda AG kini berstatus sebagai "Terduga Pelanggar". Pemeriksaan pendahuluan ini dilakukan berdasarkan pelimpahan perintah langsung dari Kabid Propam Polda Sulsel yang turut berkoordinasi dengan Bagwassidik Ditreskrimum Polda Sulsel.</p><p><br>Langkah tegas Propam ini merupakan respons atas desakan bertubi-tubi dari Tim Kuasa Hukum Pelapor, Law Firm Aldin Bulen &amp; Partners. Sebelumnya, kuasa hukum menyoroti rentetan anomali hukum dalam kasus ini, puncaknya ketika tersangka (istri korban) yang gugatan Praperadilannya telah DITOLAK oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa pada Mei 2025, justru dibiarkan bebas beraktivitas di luar tahanan tanpa alasan yuridis dan SP2HP yang jelas kepada pihak keluarga korban.</p><p><br>“Kami sangat mengapresiasi atensi cepat dari Kapolda Sulsel dan Kabid Propam. Status 'Terduga Pelanggar' terhadap oknum penyidik ini membuktikan bahwa memang ada kejanggalan serius dan dugaan intervensi non-prosedural dalam penanganan perkara klien kami selama ini,” ungkap Dr. Aldin Bulen, S.H., M.H., selaku Managing Director Law Firm Aldin Bulen &amp; Partners.<br>“Kami sudah dihubungi oleh pihak pemeriksa Propam dan kami nyatakan siap hadir untuk menyerahkan seluruh bukti pengabaian prosedur yang dilakukan oleh oknum tersebut. Hukum harus ditegakkan secara Presisi, tidak boleh ada yang main-main dengan nyawa manusia,” tegas Dr. Aldin.</p><p><br>Lebih lanjut, berbekal surat penindakan dari Propam ini, pihak Kuasa Hukum semakin mendesak Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sulsel untuk segera MENGAMBIL ALIH (menarik) penanganan kasus pokok pembunuhan/KDRT ini dari Polresta Gowa. Hal ini dinilai mendesak guna menjamin objektivitas, netralitas, dan kepastian hukum bagi keluarga korban yang telah menanti keadilan sejak Oktober 2024.(*)</p>